Inilah pemandangan tanaman warga berupa kemiri, kakao, coklat dan sebagainya digusur oleh alat berat milik PT Floresindo Pratama Putra. Gambar diambil Sabtu (15/11) saat kunjungan ke lokasi oleh Tim JPIC SVD-Keuskupan Agung Ende. Rakyat tetap tolak tambang marmer
Foto: Steph Tupeng
Tambang Marmer Mulai Resahkan Warga
*Lumpur Genangi Jalan dan Ancaman Banjir
*Lumpur Genangi Jalan dan Ancaman Banjir
Oleh Steph Tupeng Witin
Kehadiran tambang Marmer di kampung Tiwutora, Desa Ondorea, Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende telah meresahkan warga sekitar. Material berupa gundukan tanah dan bebatuan hasil garukan alat berat yang ditumpuk di pinggir jalan telah menutupi badan jalan beraspal. Lumpur setebal kurang lebih 30 sentimeter itu sangat mengganggu aktivitas lalulintas pengendara kendaraan. Penduduk yang mendiami wilayah pinggiran kali mulai resah karena ancaman terjangan banjir saat musim hujan ini.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara tim JPIC KAE-SVD bersama tim pastor Paroki Nangapenda dan para ketua lingkungan dan komunitas basis se-Paroki Nangapenda di Pastoran Nangapenda, Minggu (30/11). Tim JPIC terdiri dari Romo Sipri Sadipun, Pr, Ruben Resi, Pater Markus Tulu, SVD, Romo Efrem Pea, Pr, Pastor Paroki Nangapenda, Romo Emilianus Gale, Pr, Pastor Pembantu, Romo Frans Betu, Pr, para suster RVM.
Salah satu penggarap lokasi yang akan menjadi wilayah tambang, Kanisius Kako mengatakan, lahan itu subur dan di atasnya berdiri coklat, kemiri, kakao, vanili dan pisang. Lokasi garapannya awalnya hanya diperuntukkan untuk pembukaan jalan tetapi tiba-tiba lokasinya digusur oleh pengusaha.
“Tiba-tiba saja tanah garapan saya digusur. Hal itu tidak pernah kami sepakati. Pisang-pisang saya ditebang habis. Padahal itulah sumber kehidupan keluarga saya. Pengusaha mengatakan bahwa batu marmer belum disentuh. Tanah gusuran itu dibuang saja di pinggir jalan umum beraspal. Sebelum turun hujan sebagian badan jalan ditimbuni tanah gusuran. Saat ini tanah gusuran yang dibuang ke pinggir jalan itu menjadi lumpur setebal 30 sentimeter. Para pengendara motor mengeluhkan hal itu kepada kami sebagai penggarap tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak penggusuran dulu, para pengojek sudah mengeluh karena badan jalan umum ditutupi tanah,” katanya.
Nikolaus Kota mengatakan, saat ini warga resah karena kehadiran tambang marmer itu mulai membawa dampak negatif bagi warga. “Awalnya, warga tidak tahu bahwa akan ada tambang di Tiwutora. Hanya pengusaha dan pemilik tanah yang tahu itu. Tetapi dampak penggusuran lokasi itu mulai dialami dan dirasakan oleh warga sekitar lokasi. Bayangkan, lumpur setebal 30 sentimeter sudah menutupi badan jalan. Tanah hasil garukan itu dibiarkan saja turun ke jalan. Dampak negatif ini membawa keresahan bagi kami,” katanya.
Hendrikus Habur mengatakan, berdasarkan surat kontrak, pengusaha mengatakan bahwa wilayah itu tandus, padahal tanah itu sangat subur dan di atasnya berdiri berbagai tanaman perdagangan yang sangat menghasilkan. “Rakyat ditipu oleh pengusaha yang katanya hendak mensejahterakan rakyat. Sebelumnya, kami tidak pernah mendengar dampak negatif dari mulut pengusaha itu. Tambang itu akan membawa kesejahteraan. Ekonomi rakyat akan semakin meningkat. Tapi sekarang yang kami rasakan adalah keresahan. Sebagian warga kehilangan tanah dan tanaman perdagangan. Tanah garukan itu telah turun ke jalan dan jadi lumpur tebal. Rumah-rumah kami saat ini yang berada di pinggir kali mulai terancam banjir. Kalau turun hujan, kami resah karena takut banjir akan menghanyutkan rumah-rumah kami. Keresahan ini muncul ketika tambang ini belum apa-apa. Apalagi kalau seluruh bukit itu sudah digusur habis,” katanya.
Proses Tertutup
Berdasarkan sharing warga selama pertemuan itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa proses perencanaan tambang marmer sangat tertutup. Rencana itu hanya melibatkan pengusaha dalam hal ini PT Floresindo Pratama Putra dengan pemilik tanah. Para penggarap di lokasi itu hanya dipanggil untuk diberitahu terkait harga tanaman dan tanah yang mereka garap.
Camat Nangapenda, Gabriel Da mengatakan, awalnya sebagai pimpinan wilayah itu tidak tahu apa-apa terkait rencana penambangan emas di Ondorea. Pihaknya juga hanya diminta oleh pemilik tanah untuk membubuhkan tandatangan sebagai saksi di atas kontrak.
“Saya tidak tahu apa-apa. Hanya pengusaha dan pemilik tanah. Saya diminta untuk menjadi saksi. Sebelum saya bubuhkan tanda tangan, saya tanya dulu apakah prosesnya sudah beres atau belum. Menurut pemilik tanah, semua proses sudah beres. Saya langsung membubuhkan tanda tangan sebagai saksi. Namun setelah muncul protes sana sini baru saya tahu bahwa ada soal yang tidak beres. Saya juga klarifikasi pemberitaan bahwa saya rekayasa pertemuan beberapa waktu lalu di kantor camat. Yang benar adalah saat pertemuan di DPRD Ende, pihak kecamatan yang memfasilitasi. Tapi saat pertemuan itu saya juga diundang untuk hadir. Saya tidak rekayasa,” katanya.
Romo Sipri Sadipun, Pr mengatakan, dampak dari proses perencanaan tambang yang tertutup itu sudah mulai dirasakan warga sekitar lokasi. Proses hanya diketahui oleh pemilik tanah, pengusaha dan pemerintah tetapi dampaknya saat ini mulai dirasakan oleh seluruh warga yang tidak tahu apa-apa.
“Tambang ini baru mulai tapi rakyat sudah resah. Apakah pengusaha, pemilik tanah dan pemerintah juga merasakan keresahan warga ini? Rakyat sekitar lokasi dijadikan korban oleh pihak-pihak tersebut. Apakah pembangunan harus mesti mengorbankan rakyat kecil ini? Dari harga tanah saja rakyat sangat dirugikan. Tanah seluas 4 hektare lebih itu dikontrak selama 25 tahun dengan harga Rp35 juta. Artinya, setiap bulan tanah yang subur dan produktif itu harganya Rp100 ribu. Betapa sangat murah tanah di Kabupaten Ende ini. Apalagi katanya pengusaha akan mengembalikan alam seperti semula. Ini pembohongan yang harus dilawan. Rakyat dibodohi hanya karena keserakahan uang,” katanya.
Pater Markus Tulu, SVD mengajak warga untuk menghilangkan ketakutan dalam memperjuangkan kehidupannya. Keselamatan dan kebahagiaan hidup jauh lebih utama daripada setumpuk uang yang ternyata begitu murah dan kecil. “Tambang di mana-mana membawa bencana alam, keresahan dan kemiskinan rakyat. Tanah kita dirusakkan lalu ditinggalkan dengan membawa kekayaan kita. Apakah tanpa tambang marmer rakyat kita tidak bisa hidup? Apakah tanpa tambang, rakyat kita tidak menikmati listrik dan pelayanan publik lainnya?”
Menurut Romo Efrem Pea, Pr, proses perencanaan tambang di Flores-Lembata merupakan saat pembodohan bagi rakyat oleh pengusaha yang didukung “kaki-kai tangan” dalam berbagai level birokrasi. “Kita saksikan rakyat kita dibodohi oleh janji-janji yang penuh kebohongan dari pengusaha. Memalukan lagi kalau pemerintah dan DPRD juga membohongi rakyatnya dengan membela pengusaha yang datang menghancurkan alam kehidupan rakyat.”
Kris Tato mengatakan, hal yang paling meresahkan warga adalah terkait keberadaan tiga mata air persis dibawah bukit yang akan ditambang. Ketiga mata air itu yang selama ini menghidupi warga. Warga meyakini bahwa batu putih yang akan ditambang itu menahan keberadaan air tanah. “Kami resah karena akan kehilangan sumber air. Tanah yang digaruk saat ini turun ke pinggir jalan dalam bentuk lumpur tebal. Pasti mata air kami akan mulai tercemar. Kami tolak rencana tambang ini untuk kehidupan kami dan generasi masa depan kami,” katanya. *
Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara tim JPIC KAE-SVD bersama tim pastor Paroki Nangapenda dan para ketua lingkungan dan komunitas basis se-Paroki Nangapenda di Pastoran Nangapenda, Minggu (30/11). Tim JPIC terdiri dari Romo Sipri Sadipun, Pr, Ruben Resi, Pater Markus Tulu, SVD, Romo Efrem Pea, Pr, Pastor Paroki Nangapenda, Romo Emilianus Gale, Pr, Pastor Pembantu, Romo Frans Betu, Pr, para suster RVM.
Salah satu penggarap lokasi yang akan menjadi wilayah tambang, Kanisius Kako mengatakan, lahan itu subur dan di atasnya berdiri coklat, kemiri, kakao, vanili dan pisang. Lokasi garapannya awalnya hanya diperuntukkan untuk pembukaan jalan tetapi tiba-tiba lokasinya digusur oleh pengusaha.
“Tiba-tiba saja tanah garapan saya digusur. Hal itu tidak pernah kami sepakati. Pisang-pisang saya ditebang habis. Padahal itulah sumber kehidupan keluarga saya. Pengusaha mengatakan bahwa batu marmer belum disentuh. Tanah gusuran itu dibuang saja di pinggir jalan umum beraspal. Sebelum turun hujan sebagian badan jalan ditimbuni tanah gusuran. Saat ini tanah gusuran yang dibuang ke pinggir jalan itu menjadi lumpur setebal 30 sentimeter. Para pengendara motor mengeluhkan hal itu kepada kami sebagai penggarap tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak penggusuran dulu, para pengojek sudah mengeluh karena badan jalan umum ditutupi tanah,” katanya.
Nikolaus Kota mengatakan, saat ini warga resah karena kehadiran tambang marmer itu mulai membawa dampak negatif bagi warga. “Awalnya, warga tidak tahu bahwa akan ada tambang di Tiwutora. Hanya pengusaha dan pemilik tanah yang tahu itu. Tetapi dampak penggusuran lokasi itu mulai dialami dan dirasakan oleh warga sekitar lokasi. Bayangkan, lumpur setebal 30 sentimeter sudah menutupi badan jalan. Tanah hasil garukan itu dibiarkan saja turun ke jalan. Dampak negatif ini membawa keresahan bagi kami,” katanya.
Hendrikus Habur mengatakan, berdasarkan surat kontrak, pengusaha mengatakan bahwa wilayah itu tandus, padahal tanah itu sangat subur dan di atasnya berdiri berbagai tanaman perdagangan yang sangat menghasilkan. “Rakyat ditipu oleh pengusaha yang katanya hendak mensejahterakan rakyat. Sebelumnya, kami tidak pernah mendengar dampak negatif dari mulut pengusaha itu. Tambang itu akan membawa kesejahteraan. Ekonomi rakyat akan semakin meningkat. Tapi sekarang yang kami rasakan adalah keresahan. Sebagian warga kehilangan tanah dan tanaman perdagangan. Tanah garukan itu telah turun ke jalan dan jadi lumpur tebal. Rumah-rumah kami saat ini yang berada di pinggir kali mulai terancam banjir. Kalau turun hujan, kami resah karena takut banjir akan menghanyutkan rumah-rumah kami. Keresahan ini muncul ketika tambang ini belum apa-apa. Apalagi kalau seluruh bukit itu sudah digusur habis,” katanya.
Proses Tertutup
Berdasarkan sharing warga selama pertemuan itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa proses perencanaan tambang marmer sangat tertutup. Rencana itu hanya melibatkan pengusaha dalam hal ini PT Floresindo Pratama Putra dengan pemilik tanah. Para penggarap di lokasi itu hanya dipanggil untuk diberitahu terkait harga tanaman dan tanah yang mereka garap.
Camat Nangapenda, Gabriel Da mengatakan, awalnya sebagai pimpinan wilayah itu tidak tahu apa-apa terkait rencana penambangan emas di Ondorea. Pihaknya juga hanya diminta oleh pemilik tanah untuk membubuhkan tandatangan sebagai saksi di atas kontrak.
“Saya tidak tahu apa-apa. Hanya pengusaha dan pemilik tanah. Saya diminta untuk menjadi saksi. Sebelum saya bubuhkan tanda tangan, saya tanya dulu apakah prosesnya sudah beres atau belum. Menurut pemilik tanah, semua proses sudah beres. Saya langsung membubuhkan tanda tangan sebagai saksi. Namun setelah muncul protes sana sini baru saya tahu bahwa ada soal yang tidak beres. Saya juga klarifikasi pemberitaan bahwa saya rekayasa pertemuan beberapa waktu lalu di kantor camat. Yang benar adalah saat pertemuan di DPRD Ende, pihak kecamatan yang memfasilitasi. Tapi saat pertemuan itu saya juga diundang untuk hadir. Saya tidak rekayasa,” katanya.
Romo Sipri Sadipun, Pr mengatakan, dampak dari proses perencanaan tambang yang tertutup itu sudah mulai dirasakan warga sekitar lokasi. Proses hanya diketahui oleh pemilik tanah, pengusaha dan pemerintah tetapi dampaknya saat ini mulai dirasakan oleh seluruh warga yang tidak tahu apa-apa.
“Tambang ini baru mulai tapi rakyat sudah resah. Apakah pengusaha, pemilik tanah dan pemerintah juga merasakan keresahan warga ini? Rakyat sekitar lokasi dijadikan korban oleh pihak-pihak tersebut. Apakah pembangunan harus mesti mengorbankan rakyat kecil ini? Dari harga tanah saja rakyat sangat dirugikan. Tanah seluas 4 hektare lebih itu dikontrak selama 25 tahun dengan harga Rp35 juta. Artinya, setiap bulan tanah yang subur dan produktif itu harganya Rp100 ribu. Betapa sangat murah tanah di Kabupaten Ende ini. Apalagi katanya pengusaha akan mengembalikan alam seperti semula. Ini pembohongan yang harus dilawan. Rakyat dibodohi hanya karena keserakahan uang,” katanya.
Pater Markus Tulu, SVD mengajak warga untuk menghilangkan ketakutan dalam memperjuangkan kehidupannya. Keselamatan dan kebahagiaan hidup jauh lebih utama daripada setumpuk uang yang ternyata begitu murah dan kecil. “Tambang di mana-mana membawa bencana alam, keresahan dan kemiskinan rakyat. Tanah kita dirusakkan lalu ditinggalkan dengan membawa kekayaan kita. Apakah tanpa tambang marmer rakyat kita tidak bisa hidup? Apakah tanpa tambang, rakyat kita tidak menikmati listrik dan pelayanan publik lainnya?”
Menurut Romo Efrem Pea, Pr, proses perencanaan tambang di Flores-Lembata merupakan saat pembodohan bagi rakyat oleh pengusaha yang didukung “kaki-kai tangan” dalam berbagai level birokrasi. “Kita saksikan rakyat kita dibodohi oleh janji-janji yang penuh kebohongan dari pengusaha. Memalukan lagi kalau pemerintah dan DPRD juga membohongi rakyatnya dengan membela pengusaha yang datang menghancurkan alam kehidupan rakyat.”
Kris Tato mengatakan, hal yang paling meresahkan warga adalah terkait keberadaan tiga mata air persis dibawah bukit yang akan ditambang. Ketiga mata air itu yang selama ini menghidupi warga. Warga meyakini bahwa batu putih yang akan ditambang itu menahan keberadaan air tanah. “Kami resah karena akan kehilangan sumber air. Tanah yang digaruk saat ini turun ke pinggir jalan dalam bentuk lumpur tebal. Pasti mata air kami akan mulai tercemar. Kami tolak rencana tambang ini untuk kehidupan kami dan generasi masa depan kami,” katanya. *
Tidak ada komentar:
Posting Komentar